Home » Berita » Surat Izin Keluarga Sering Disalahgunakan
Surat Izin Keluarga Sering Disalahgunakan
Alur penempatan TKI melalui Pelaksana Penempatan TKI Swasta

Surat Izin Keluarga Sering Disalahgunakan

Banyaknya Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri yang berangkat dengan paspor kunjungan wisata (melancong) dan akhirnya bekerja di negara tujuan menjadi permasalahan bangsa dan negara. Ketika WNI di luar negeri menemui masalah, WNI ini menjadi WNI Bermasalah (WNIB), WNI yang melebihi batas waktu kunjungan – overstayers (WNIO) dan Tenaga Kerja Indonesia tidak berdokumen resmi-undocumented (TKIU) menjadi permasalahan baru yang harus ditangani oleh negara termasuk proses penampungan dan pemulanganke daerah asal. 

Menurut Jon Levi dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kota Medan, pencari kerja seharusnya tidak menempuh cara-cara yang ilegal untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Mereka pun sesungguhnya sangat sadar kalau cara yang mereka tempuh itu salah.

“Ketika mereka mendapat masalah dan akhirnya dipulangkan, jawaban mereka memilih jalan pintas itu karena desakan kebutuhan dan tanggungjawab harus memenuhi kebutuhan keluarga. Ada juga yang mengeluh sulitnya mendapatkan pekerjaan di negeri sendiri,” kata Jon Levi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut jumlah angkatan kerja di Sumatera Utara pada Februari 2015 mencapai 6,59 juta orang atau bertambah sekitar 320 ribu orang bila dibanding angkatan kerja Agustus 2014, yaitu sebesar 6,27 juta orang.

Alur penempatan TKI melalui Pelaksana Penempatan TKI Swasta

Alur penempatan TKI melalui Pelaksana Penempatan TKI Swasta

Jumlah penduduk yang bekerja di Sumatera Utara pada Februari 2015 mencapai 6,17 juta orang atau bertambah sekitar 290 ribu orang bila dibanding keadaan pada Agustus 2014 sebesar 5,88 juta orang. Jumlah pengangguran terbuka mengalami peningkatan dari 391 ribu pada Agustus 2014 menjadi 421 ribu pada Februari 2015 atau bertambah sebanyak 30 ribu orang.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sumatera Utara pada Februari 2015 mencapai 6,39 persen, mengalami peningkatan sebesar 0,16 poin dibanding TPT Agustus 2014, yaitu sebesar 6,23 persen.

Data hingga Februari 2015 saja, jumlah penduduk yang bekerja sebagai buruh/karyawan sebesar 2,30 juta orang (37,43%), berusaha sendiri sebesar 1,12 juta orang (18,21%), pekerja keluarga 1,06 juta orang (17,12%), dan berusaha dibantu buruh tidak tetap sejumlah 982 ribu orang (15,92%).

Berdasarkan jenjang pendidikan, SD ke bawah masih tetap mendominasi yaitu sebesar 2,07 juta orang (33,53%), pekerja dengan pendidikan Diploma sebesar 150 ribu orang (2,44%), dan pekerja dengan pendidikan Sarjana hanya sebesar 425 ribu orang (6,88%).

Tingginya angka pengangguran di Sumut, khususnya kota Medan membuat masyarakat banyak yang memilih bekerja di luar negeri. Dalam menyikapi hal ini, Dinsosnaker kota Medan, kata Levi memiliki peran sebagai tempat bagi warga masyarakat mencari informasi tentang lapangan kerja di dalam negeri dan luar negeri, Dinsosnaker juga berperan memberikan sosialisasi langsung kepada masyarakat dalam memilih lapangan kerja terutama yang ke luar negeri.

Untuk tenaga kerja ke luar negeri, Dinsosnaker berperan aktif dalam menyeleksi calon TKI, terutama masalah administrasi kependudukan. Seperti KTP/Kartu Keluarga, izin keluarga, perjanjian penempatan dari perusahaan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dan ijazah terakhir (sesuai dengan kebutuhan). Kemudian, Dinsosnaker menerbitkan Rekomendasi Paspor (Rekom Paspor).

“Hasil dari pantauan kita selama ini, ada beberapa calon TKI dengan sengaja membuat surat keterangan atau surat izin keluarga palsu. Surat izin keluarga ini seringkali disalahgunakan oleh calon TKI yang ingin bekerja di luar negeri. Surat ijin keluarga ini yang membedakan legal dan illegal. Fungsinya untuk memastikan bahwa calon TKI benar-benar memiliki keluarga dan ketika ada masalah mudah untuk mencari keluarganya,” tandasnya.

Temuan lainnya, kata Levi nama orangtua calon TKI di ijazah berbeda dengan yang ada di Kartu Keluarga. Tanggal lahir, bulan dan tahun lahir juga seringkali “ditukangi” asal bisa lolos dan berangkat ke luar negeri menyandang predikat sebagai TKI.

“Kita sangat tidak sepakat dan pasti membatalkan keberangkatan calon TKI kalau akhirnya ketahuan masih berumur di bawah 18 tahun atau masih kategori anak,” tegasnya.

Pendatan WNI dan TKI bermasalah di Pos Pelayanan Kedatangan TKI Bandara Kuala Namu Deli Serdang. Foto : James P. Pardede

Pendatan WNI dan TKI bermasalah di Pos Pelayanan Kedatangan TKI Bandara Kuala Namu Deli Serdang. Foto : James P. Pardede

Permasalahan-permasalahan lain yang muncul ketika seorang calon TKI memalsukan dokumennya adalah saat si TKI tersebut mengalami kecelakaan kerja atau hal lain yang menyebabkan kematian. Saat pencarian nama, asal dan alamat korban, pihak Konsulat atau Kedutaan Besar RI yang akan mengurus kepulangan TKI tersebut akan berpatokan pada nama dan alamat yang ada di paspor (dokumen terakhir yang digunakan untuk bekerja di luar negeri).

Levi menceritakan sebuah kejadian meninggalnya TKI asal kota Medan di Malaysia, lalu dilakukan pencarian alamat rumah korban. Saat petugas mencari alamat dan memastikan bahwa alamat yang dituju benar, petugas menanyakan apakah benar alamat tersebut keluarga dari si X ?

Salah seorang keluarganya menyampaikan bahwa nama yang dimaksud sedang berada di pasar dan bukan seorang TKI. Petugas yang datang ke lokasi pun kebingungan, Saat orang yang dimaksud pulang dari pasar dan menceritakan permasalahan yang menimpa keluarganya di Malaysia, barulah terungkap bahwa adiknya yang berangkat ke Malaysia telah memalsukan identitasnya dan menggunakan identitas kakaknya untuk mengurus paspor dan kembali berangkat ke luar negeri dengan jalur ilegal.

“Sebelumnya, ia berangkat secara legal dan ketika masa kontraknya sudah habis ia kembali ke Medan. Akan tetapi karena sudah terlibat affair dengan warga negara Malaysia, si X tadi memaksakan diri mengurus paspor baru dengan menggunakan identitas kakaknya. Nahas, saat berada di Malaysia ia tewas karena terjatuh dari gedung apartemen,” demikian paparan Levi tentang kasus yang menimpa pemalsu dokumen. (Baca : Melancong Dulu Sengsara Kemudian)

Data dari BP3TKI Medan, jumlah keberangkatan dan kedatangan TKI melalui Bandara Kuala Namu Internasional Deli Serdang dan pelabuhan Teluk Nibung Tanjung Balai sepanjang Januari – Desember 2015, keberangkatan (10.592) dan kedatangan (2.828). Sementara yang illegal atau jalur tidak resmi terangkum ketika mereka mengalami masalah, tertangkap dan dipulangkan ke Medan. Sejak Januari – Desember 2015 ada 140 kasus dengan 534 orang yang dupulangkan melalui Kuala Namu dan Tanjung Balai.

Agar tidak salah jalan, Pemerintah Kota Medan selalu mengimbau kepada seluruh calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) agar menempuh jalur resmi. Dinsosnaker selalu menempelkan pengumuman resmi jika benar-benar ada permintaan TKI dari Malaysia, Jepang, Korea atau negara lainnya.

“Hal ini penting agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari, seperti yang menimpa para TKI bermasalah lainnya,” tandas Jon Levi.

Prosedur resmi yang harus ditempuh calon TKI ketika bekerja di luar negeri adalah melalui pelaksana penempatan TKI swasta (PPTKIS) resmi/legal, mengikuti penyuluhan petugas BNP2TKI atau BP3TKI di daerah. Calon TKI juga harus memahami isi dan menandatangani perjanjian kerja yang telah disahkan perwakilan RI, dan wajib mengikuti pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) dari Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) Medan.

Para TKI juga diwajibkan memiliki kartu tenaga kerja luar negeri (KTKLN) yang diperoleh secara gratis di BNP2TKI dan jajaran instansinya di daerah.

Kemudian melapor ke Perwakilan RI setelah tiba di negara penempatan, dan setelah kontrak kerja berakhir, kembali ke tanah air dan melapor ke petugas BP3TKI di bandara atau pelabuhan kedatangan.

“Dinsosnakertrans sama sekali tidak menganjurkan atau mengimbau masyarakat untuk menjadi TKI di luar negeri melalui jalur tidak resmi. Namun, banyak modus yang dilakukan oleh TKI melalui jalur tidak resmi dengan mendapatkan visa wisata, membawa keluarga berobat atau umrah,” ungkapnya.

Anggota Komisi B DPRD Kota Medan Wong Chun Sen menyampaikan, beragam kasus TKI yang menimpa warga kota Medan dan warga Sumut secara umum dapat dicegah dengan cara menempuh prosedur yang ada. Perwakilan pemerintah yang bertugas melakukan pengawasan terhadap proses seleksi dan penempatan TKI ini agar tegas dalam mengambil keputusan.

“Kalau PPTKIS-nya bermasalah dan tidak mengikuti prosedur yang telah disepakati, pemerintah harus tegas untuk menegur, memberikan peringatan keras atau mencabut izin operasional perusahaan tersebut,” paparnya.

Beberapa bulan terakhir, lanjutnya DPRD Kota Medan sedang maraton dalam mempersiapkan peraturan daerah tentang perdagangan anak, dimana perda ini nantinya akan meredam terjadinya kasus kekerasan terhadap anak dan perdagangan anak. (Baca : Sosialisasi Perlu Lebih Intensif)

“Kami mengharapkan agar masyarakat menggunakan jalur resmi ketika memilih bekerja ke luar negeri. Dengan jalur resmi saja TKI kita masih ada yang terbentur masalah, apalagi dengan jalur tidak resmi,” pungkasnya.

Banyaknya masyarakat kita yang memilih bekerja di Malaysia dengan jalur tidak resmi karena ada celah, antara lain dengan menyaru sebagai pelancong, mengunjungi keluarga, ziarah atau alasan lainnya. Masyarakat kita juga terlalu mudah percaya dan tergiur dengan gaji besar. Sementara perusahaan dan agen yang menawarkan pekerjaan tersebut tidak jelas keberadaannya.

Pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan keberangkatan warga negara kita ke luar negeri juga perlu lebih selektif dalam melepas warga negara Indonesia ke luar negeri. Penyelesaian akhir dari permasalahan buruh migrant adalah kembali kepada diri kita masing-masing, apakah kita mau menempuh jalur resmi atau tidak resmi ketika akan memutuskan untuk bekerja ke luar negeri. James P. Pardede

One comment

Leave a Reply